Pertemuan Pemimpin APEC Dan ABAC: Indonesia Menyatakan Dukungan Terhadap Pasar Kredit Karbon Dan Inisiatif Perdagangan Digital

Indonesia berkomitmen untuk mendukung perkembangan pasar kredit karbon di kawasan Asia-Pasifik. Selain itu, Indonesia juga mendukung perdagangan digital dengan terus melaksanakan proses digitalisasi, termasuk dalam hal fasilitasi perdagangan dan pengembangan infrastruktur digital.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso yang mewakili Presiden RI Prabowo Subianto dalam Dialog Pemimpin APEC bersama Dewan Penasihat Bisnis APEC (ABAC) pada hari Jumat, 15 November, di Lima, Peru. Forum ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan APEC Economic Leaders' Week (AELW) 2024. Acara ini dibuka oleh Presiden Peru, Dina Boluarte, dan dihadiri oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Juga hadir perwakilan ABAC Indonesia serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Kami percaya bahwa pasar kredit karbon yang terhubung di kawasan Asia-Pasifik sangat penting untuk mendukung transisi menuju energi bersih dan berkeadilan. Ini tidak hanya menguntungkan kawasan, tetapi juga Indonesia," ungkap Mendag Budi.

Forum dialog ini membahas rekomendasi dari ABAC, seperti Instrumen Pembiayaan Inovatif melalui Obligasi Indeks Keranjang Mata Uang, Pasar Kredit Karbon yang Interoperable, dan Digitalisasi Perdagangan serta Infrastruktur Digital. Diskusi juga menyoroti potensi Indonesia dalam mengembangkan bursa perdagangan karbon dan kredit karbon yang saling terhubung di tingkat regional.

Mengenai gagasan pembiayaan inovatif, Mendag Budi menekankan perlunya elaborasi lebih lanjut terkait usulan ini agar dapat dimanfaatkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selanjutnya, merujuk pada pernyataan Utusan Khusus untuk Energi dan Lingkungan untuk COP29, jumlah kredit karbon Indonesia mencapai 577 juta ton karbon. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi dan interoperabilitas bursa perdagangan karbon untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi Indonesia.

Pada forum tersebut, para perwakilan sektor bisnis menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat menjanjikan dan menarik bagi para investor.

Di tingkat domestik, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 31,89 persen secara nasional dan 43,2 persen melalui kerjasama internasional. Dalam sektor kehutanan, Indonesia telah berhasil menurunkan angka kebakaran hutan hingga 82 persen.

Tingkat deforestasi di Indonesia juga mencapai angka terendah dalam dua dekade terakhir. Selain itu, Indonesia aktif merestorasi ekosistem hutan mangrove yang berfungsi dalam penyerapan dan penyimpanan karbon. Negara ini memiliki lebih dari 20 persen dari total area mangrove dunia, yang mencakup 3,3 juta hektare.

Salah satu wujud komitmen Indonesia dalam perdagangan karbon tercermin dalam kebijakan nasional, yaitu pembentukan Badan Karbon Nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sektor publik dan swasta dalam mengatasi dampak perubahan iklim.

Mendag Budi juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia telah meluncurkan bursa karbon pada 26 September 2023. Bursa karbon ini diadakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia secara progresif memulai kebijakan pasar karbon dari dalam negeri. Di masa depan, diharapkan dapat mendukung pasar kredit karbon yang terhubung dengan ekonomi-ekonomi APEC.

Mengenai perdagangan digital, Mendag Budi menekankan dalam forum tersebut pentingnya perdagangan tanpa kertas. Ia menjelaskan bahwa Indonesia terus melakukan digitalisasi, termasuk dalam hal fasilitasi perdagangan dan pengembangan infrastruktur digital.

Penting untuk mengatasi kesenjangan digital di masyarakat, mengembangkan perdagangan elektronik (niaga-el), serta membangun ekosistem layanan keuangan digital. Di era saat ini, niaga-el dan keuangan digital sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Perdagangan Budi juga menekankan bahwa perdagangan digital lintas batas merupakan suatu keharusan dalam konteks perdagangan internasional. "Komitmen Indonesia dalam membangun infrastruktur perdagangan digital diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan, serta memberikan perlindungan maksimal terhadap keamanan dan privasi data masyarakat," jelasnya.

Pada tahun 2023, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD 90 miliar, meningkat 13 persen dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai USD 80 miliar. Angka tersebut mencakup transaksi niaga-el, perjalanan daring, dan teknologi finansial (tekfin).

Baca Juga: Pembenahan Data Negara Kunci Efektivitas Penanganan Bencana Dan Pemberantasan Korupsi

---

Tag ABAC APEC Pasar Kredit Karbon Tekfin