Legislator Mendesak Pemerintah Untuk Mengevaluasi Program Hilirisasi Setelah Smelter Kembali Meledak

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menekankan pentingnya Pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program hilirisasi mineral nasional. Pernyataan tersebut disampaikannya sebagai respons terhadap ledakan smelter di PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI) yang terjadi pekan lalu.

Mulyanto mengingatkan Pemerintah agar tidak menganggap enteng rentetan kecelakaan yang terjadi di smelter yang dimiliki oleh perusahaan Cina. Hal ini dapat membahayakan masyarakat di sekitar kawasan smelter tersebut. Melalui pesan singkatnya kepada Parlementaria, Mulyanto menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi ini pada hari Rabu (22/5/2024) di Jakarta.

Menurut Mulyanto, peristiwa ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan pembaruan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Tujuannya adalah agar pengelolaan tersebut semakin optimal dalam memberikan nilai tambah domestik dan efek kesejahteraan bagi masyarakat.

Politisi Fraksi PKS ini menambahkan bahwa sangat menyedihkan jika ledakan smelter terjadi secara berulang-ulang dan menimbulkan kerugian besar bagi pekerja maupun masyarakat. Mulyanto juga menilai bahwa penerimaan keuangan negara dari program hilirisasi mineral ini tidak sebanding dengan insentif yang diberikan oleh Pemerintah. Meskipun negara telah memberikan berbagai kemudahan dan insentif fiskal maupun non fiskal, termasuk pembebasan PPh badan dan bea keluar ekspor, namun hasilnya belum memuaskan dalam mendukung sektor ini.

Dampak sosial-lingkungan yang terus berulang akibat ledakan smelter, seperti yang baru-baru ini terjadi di Kalimantan, dan bentrok antar pekerja masih belum terselesaikan. Selain itu, program hilirisasi yang dilakukan hanya menghasilkan nickel pig iron (NPI) dan ferro nikel dengan nilai tambah yang rendah. Hal ini menyebabkan lebih dari sembilan puluh persen penerimaan hasil ekspor produk smelter dinikmati oleh investor asing. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi komprehensif terhadap program hilirisasi nasional ini agar dapat meningkatkan nilai tambah domestik dan menjadikan Indonesia semakin berdaulat. Pemerintahan baru ke depan harus memainkan peran strategis dalam hal ini.

Baca Juga: Anggaran Rp 4,5 M Untuk Penataan Simpang GDC Depok, Atasi Kemacetan