Anggaran Rp 5T, Prakerja Untuk Melatih 1,14 Juta Orang Pada Tahun 2024

Pemerintah akan memastikan program pelatihan Kartu Prakerja terus berlanjut sepanjang tahun 2024. Program ini dirancang untuk menjangkau lebih dari satu juta orang yang ingin mendapatkan pekerjaan pelatihan

Direktur Pemantauan dan Evaluasi Proyek Ketenagakerjaan (PMO) Cahyo Prihadi mengatakan, sejak diluncurkannya program ini pada tahun 2020 hingga akhir tahun 2023, pemerintah telah melatih sekitar 17,5 juta penerima manfaat dari 147 juta angkatan kerja. di Indonesia.

“Sejak diluncurkan pada April 2020, Prakerja telah menjangkau lebih dari 17,5 juta penerima dari 147 juta tenaga kerja Indonesia pada akhir tahun 2023,” kata Cahyo dalam konferensi media prakerja, Rabu (15 Mei). /2024).

Cahyo juga mengatakan Prakerja menargetkan melatih 1.148.800 penerima manfaat pada tahun 2024. Oleh karena itu, partai menyiapkan anggaran kurang lebih Rp5 triliun, di mana setiap penerima manfaat mendapat biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta per orang.

“Tahun 2024 kita lanjutkan target 1.148.800 tenaga kerja dan terus kita lanjutkan. Harapannya bisa menjangkau lebih banyak lagi tenaga kerja Indonesia yang mau dilatih,” jelasnya.

Secara spesifik beliau menyampaikan bahwa pada bulan Januari hingga April 2024, program kartu kerja membuka 4 gelombang pelatihan (gelombang 63-67) dan menerima sekitar 850.000 penerima manfaat. Kemudian program ini akan dibuka kembali pada gelombang 68 pada Jumat (17 Mei) besok.

"Terakhir kali (Januari-April 2024) kami mendaftarkan 850 ribu orang. (Tahun 2024) kami mulai dengan gelombang 63, sekarang gelombang 67, terbuka gelombang 68 (besok 17.5). Biasanya" Setelah dua minggu, batas waktunya Jumat berkah, jadi besok Jumat (17/05) lalu Senin (20/05) kita tutup, setelah itu kita umumkan Rabu (22/05), jelasnya.

Lebih lanjut, ia belum bisa memastikan apakah program ini akan dilanjutkan pada tahun 2025 atau tidak. Karena pada akhirnya program ini hanya bisa berjalan sesuai keputusan pemerintah.

“Kami menunggu arahan program kerja awal tahun 2025 yang merupakan rencana aksi yang akan dilaksanakan berdasarkan arahan Komisi Ketenagakerjaan,” kata Cahyo.

Baca Juga: Anggaran Rp 4,5 M Untuk Penataan Simpang GDC Depok, Atasi Kemacetan