Untuk Memperkuat Diplomasi Ekonomi, Kemenlu Telah Menandatangani Nota Kesepahaman Dengan OJK Dan PT Pos Indonesia

Dalam upaya mendukung dan memperkuat diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri telah menandatangani 2 (dua) Nota Kesepahaman dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT. Pos Indonesia pada hari ini (4/6) di Kementerian Luar Negeri.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menyatakan bahwa kolaborasi dan kerjasama yang erat adalah kunci untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik dan maksimal. Kerjasama semacam ini sangat penting terutama dalam mendukung diplomasi ekonomi yang bertujuan untuk pembangunan nasional.

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemlu dan OJK dilakukan oleh Menlu RI Retno Marsudi dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar. Menlu Retno menjelaskan bahwa MoU ini akan memperkuat sinergi antara Kemlu dan OJK, terutama dalam hal-hal berikut:

Pertama, diplomasi di sektor keuangan, terutama melalui penguatan ekonomi hijau Indonesia dan transformasi digital perbankan nasional. Penguatan ekonomi hijau dilakukan dengan memanfaatkan potensi ekonomi pasar karbon Indonesia.

"Saya memastikan bahwa perwakilan-perwakilan RI di luar negeri siap untuk mendukung penyebarluasan dan promosi pasar karbon Indonesia kepada calon pembeli di wilayah kerja mereka masing-masing."

Kedua, perlindungan dan peningkatan peran pekerja migran Indonesia (PMI) dan Diaspora Indonesia di luar negeri. Menlu menyampaikan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk terus memberikan perlindungan bagi PMI, termasuk melawan berbagai ancaman penipuan online seperti penipuan remitansi, investasi bodong, dan pencucian uang.

Selain itu, Menteri Luar Negeri juga mengungkapkan bahwa kerja sama antara Kementerian Luar Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan difokuskan pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi para pekerja migran Indonesia, serta mempermudah akses mereka ke layanan perbankan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam pidatonya menyebutkan bahwa kerja sama ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi kebijakan luar negeri dan pertukaran informasi. Menteri Luar Negeri dan Ketua Dewan Komisioner OJK menekankan pentingnya implementasi kerja sama ini agar upaya yang dilakukan pemerintah dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Sementara itu, penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri dan PT. Pos Indonesia dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri dan Direktur Utama PT. Pos Indonesia, dengan disaksikan oleh Menteri Luar Negeri.

Menteri Luar Negeri menyampaikan bahwa kerja sama dengan PT. Pos Indonesia akan memperkuat konektivitas dan rantai pasok melalui penguatan ekosistem logistik bagi pelaku usaha Indonesia di luar negeri. Sinergi ini juga bertujuan untuk mendukung UMKM dan BUMN Go-Global.

Direktur Utama PT. Pos Indonesia, Faizal R. Djoemadi, menyampaikan bahwa PT. Pos Indonesia memiliki jaringan yang luas ke negara-negara di seluruh dunia. Kerja sama ini akan memperluas akses pasar ke luar negeri dan sebaliknya.

Baca Juga: Besaran Subsidi Agar Pertalite Bisa Dijual Rp 10.000 Per Liter Terungkap