Kementerian Keuangan Terus Menunjukkan Kinerja Optimal

Selama 5 tahun terakhir yang penuh dengan tantangan, Kementerian Keuangan telah menunjukkan kinerja optimal sebagai pengelola fiskal yang turut berkontribusi dalam menjaga kinerja perekonomian nasional. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI pada Senin (10/6) di Jakarta.

Dalam situasi yang kompleks dan tugas yang begitu besar, Kementerian Keuangan perlu dikelola dengan baik untuk terus mempertahankan kepercayaan publik. Selama ini, kami telah bekerja secara sinergis dengan Komisi XI untuk menjaga pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan agar tetap terjaga, dan hasilnya terlihat dari kondisi perekonomian nasional yang baik," jelas Menkeu.

Kinerja ekonomi nasional yang baik tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selalu konsisten lebih tinggi dari pertumbuhan global, yaitu sebesar 5,05% pada tahun 2023, meskipun dihadapkan dengan berbagai guncangan. Selain itu, perekonomian nasional yang baik juga dapat dilihat dari pengendalian inflasi yang baik, konsolidasi fiskal yang kuat, serta penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang berhasil dicapai.

"Selama ini, dalam situasi yang mengejutkan seperti pandemi dan kondisi dunia yang semakin menantang seperti volatilitas komoditas dan kenaikan suku bunga global, Kementerian Keuangan terus menjaga kinerja fiskal secara optimal dalam tiga area tanggung jawab, yaitu meningkatkan penerimaan, pengeluaran yang lebih baik, dan pendanaan yang bijaksana dan inovatif," lanjut Menkeu.

Menurut Menkeu, peningkatan pendapatan negara ditunjukkan dengan penerimaan yang semakin meningkat. Pada tahun 2023, penerimaan pajak mencapai Rp2.154,2 triliun dan PNBP mencapai Rp612,5 miliar. Selain itu, peningkatan pengeluaran yang lebih baik tercermin dari kinerja anggaran Kementerian/Lembaga pada tahun 2023 yang mencapai 94,37%, serta penurunan kesenjangan antar wilayah pada tahun 2023 mencapai 0,148.

Menambahkan, "Dan pendanaan yang bijaksana dan inovatif dilihat dari yield yang mengalami penurunan dari 7,3% (tahun 2019) menjadi 6,62% (tahun 2023) saat kondisi dunia sedang mengalami higher for longer," kata Menkeu.

Di sisi lain, Kemenkeu juga terus berhasil menjaga tata kelola pelaksanaan anggarannya yang ditunjukkan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (LTKK) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) selama 7 tahun berturut-turut.

Baca Juga: Besaran Subsidi Agar Pertalite Bisa Dijual Rp 10.000 Per Liter Terungkap